Ambon, CM – Anggota DPRD Kota Ambon, Hadiyanto Junaidi, menggelar Reses Masa Sidang I Tahun 2025/2026 dengan konsep santai dan penuh keakraban. Agenda reses untuk Daerah Pemilihan (Dapil) Sirimau tersebut turut menghadirkan sejumlah jurnalis, sehingga proses penyampaian aspirasi publik dilakukan secara terbuka dan komunikatif.

Reses berlangsung Selasa, (09/12/2025), di Cafe Robot, kawasan Galunggung, Kota Ambon, sebagai ruang diskusi yang hangat antara wakil rakyat, pers, dan masyarakat.

Hadiyanto Junaidi, yang selama ini intens memperjuangkan kepentingan warga Sirimau, sengaja mengajak insan pers seb diagai langkah memperluas transparansi dan mempercepat penyampaian informasi kepada publik.

“Kehadiran media merupakan bagian dari komitmen untuk keterbukaan. Pers menjadi penghubung informasi agar setiap keluhan warga dapat tersampaikan dan ditindaklanjuti,” ujarnya.

Dalam dialog tersebut, Hadiyanto menyebutkan bahwa kebutuhan utama masyarakat Sirimau masih seputar peningkatan infrastruktur.

Aspirasi yang diterima di antaranya terkait: perbaikan jalan, lampu penerangan jalan, fasilitas drainase dan pembangunan talud.

Selain itu, usulan mengenai pemberdayaan UMKM juga mengemuka, mulai dari pelatihan usaha hingga dukungan modal bagi pelaku usaha kecil menengah.

Pada sektor pelayanan publik, warga mengharapkan kualitas layanan administrasi kependudukan di tingkat kecamatan dapat lebih responsif.

Dalam kesempatan tersebut, Hadiyanto turut menyampaikan aduan pedagang Terminal A dan B Mardika yang sebelumnya diterima Komisi II DPRD Kota Ambon.

Pedagang mempersoalkan pembatasan jam operasional yang dinilai belum efektif dan masih menjadi keluhan lapangan.

Hadiyanto menegaskan seluruh masukan yang disampaikan warga akan dirumuskan dan dibawa dalam pembahasan internal DPRD Kota Ambon.

“Semua aspirasi ini kami bawa dan akan diperjuangkan. Ini bukan janji, tetapi kewajiban kami sebagai wakil rakyat,” tegasnya.

Menutup kegiatan, Hadiyanto berharap keterlibatan media dapat memperkuat fungsi kontrol serta memaksimalkan komunikasi publik antara DPRD, pemerintah, dan masyarakat.

“Kolaborasi antara DPRD, Pemerintah Kota, Negeri, Desa hingga Kecamatan dengan insan pers sangat penting agar tata kelola pemerintahan semakin terbuka,” pungkasnya.(CM/99)