Ambon,CM- Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon menggelar Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RANWAL RKPD) Kota Ambon Tahun 2026 Yang berlangsung di Kamari Hotel,Rabu ( 11/06-25 )

Forum ini dibuka secara resmi oleh Wakil WaliKota Ambon, Eli Toisuta, yang dihadiri oleh pimpinan OPD di lingkup Pemerintah Kota  Ambon, perwakilan anggota DPRD Kota Ambon serta Ketua TP PKK Kota Ambon ,Para Camat/lurah dan Para Rohaniawan.

Forum Rancangan awal Rencana kerja Pemerintah bertujuan untuk mendapatkan masukan terhadap rancangan prioritas pembangunan daerah Kota Ambon tahun 2026 yang secara teknis merupakan tahun ke dua pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah  ( RPJMD ) Kota Ambon tahun 2025 - 2029.

Dalam sambutan wakil walikota Ambon Ely Toisutta menyampaikan bahwa dalam Membangun Kota Ambon untuk lebih baik lagi  perlunya memperhatikan sinerjitas dan konsistensi dalam merancangkan program kegiatan dalam bingkai perwujudan fisi RPJMD Ambon Manise,toleran dan berkelanjutan,ucapnya

"Kegiatan ini memiliki fisi dan misi di antaranya,mewujudkan Ambon Manise yang inklusif,toleran dan berkelanjutan,tuturnya

Menurutnya Fisi dan Misi Pembangunan Kota Ambon tahun 2026 di arahkan dalam rancangan Tema Pemerataan Jaminan Sosial,Ekonomi,Produktif dan Inklusif untuk Ambon yang sejahtera, dengan prioritas delapan Pembangunan Daerah di arahkan pada

Satu - peningkatan Pemerataan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan

Dua - penguatan ekonomi lokal melalui penciptaan lokal melalui penciptaan lapangan kerja,pengembangan UMKM dan peningkatan investasi daerah

Tiga - optimalisasi data tunggal kemiskinan untuk sinerjitas pelaksanaan jaminan sosial

Empat-peningkatan akses kerja bagi penyandang disabilitas dan penataan kawasan inklusif ramah disabilitas.

Lima - penguatan ekosistim program makan bergizi gratis koperasi gratis.

Enam-peningkatan infrastruktur layanan dasar yang berkualitas da berkelanjutan

Tujuh - peningkatan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana

Delapan - optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan pemerintahan yang baik,bersih,cerdas dan profesional.

Toisuta juga  mengatakan bahwa tantangan pembangunan ke depan semakin kompleks dan sulit diprediksi. Dinamika ekonomi global, geopolitik, kebijakan nasional, serta krisis lingkungan harus direspons dengan kebijakan pembangunan yang dinamis, adaptif, dan tetap mengedepankan aspek keberlanjutan.

Perangkat daerah harus mampu mengintegrasikan pembangunan lintas sektor. Khusus untuk isu-isu tematik seperti penanganan kemiskinan, penguatan ekonomi lokal, dan peningkatan pendapatan daerah, dibutuhkan kerja sama lintas OPD agar perencanaannya lebih terarah dan harmonis,” ujarnya.(CM/ML/**)