Ambon, CM- Anggota Komisi II DPRD Kota Ambon, Fraksi Gerindra, Cristanto Laturiuw menjelaskan bahwa terkait dengan kasus keracunan Makanan Bergizi Gratis (MBG) yang marak di Kota Ambon. Kepada Wartawan di Balai Rakyat pada Rabu, (24/09-25). Menjelaskan, perlu diketahui program makanan bergizi gratis (MBG) ini merupakan program nasional. Dan untuk Kota Ambon sendiri itu jumlah sekolah baik SD, PAUD dan SMP itu banyak.

“Tingkatan SD saja tercatat kurang lebih 192 sekolah, tingkat SMP ada 52 sekolah belum termasuk jenjang PAUD” Kata Raturiuw.

Lalu terkait dengan kasus keracunan di sejumlah sekolah, memang ini membutuhkan perhatian dan evaluasi yang serius dari pemerintah, terutama bagi penyedia layanan atau dapur-dapur yang ada di wilayah Kota Ambon.

“Kami dari komisi sangat berharap agar perhatian yang diberikan tidak hanya pada jumlah makanan yang tersaji, tetapi juga pada kualitas dan jaminan kesehatan makanan yang diberikan kepada anak-anak”Tegasnya.

Dia mengatakan, pengolahan makanan ini bukan kewenangan Dinas Pendidikan, namun kami sudah berkoordinasi. Bahkan data-data sudah disampaikan.

“Sampai dengan bulan september kemarin, pencatatannya belum sepenuhnya selesai dan baru sekitar 50 persen. Namun kami terus melakukan langkah koordinasi cepat bersama Dinas Pendidikan supaya kita bisa mengetahui dengan jelas penyebaran jumlah sekolah dan anak-anak yang menerima makanan bergizi gratis”ungkapnya.

Sebagai wakil rakyat kata Dia, berniat agar pembahasan anggaran juga memperhatikan hal ini. Bahkan kebijakan-kebijakan sudah dimintakan untuk seluruh kepala daerah di tingkat kota, provinsi, dan kabupaten/kota agar memberikan perhatian besar kepada penyedia makanan bergizi gratis.

“Perlu diingat, memberikan makan kepada ribuan orang bukan hal yang mudah. Di satu sisi ada faktor alergi makanan, tetapi di sisi lain dapur-dapur penyedia makanan bergizi gratis juga harus mendapat perhatian serius”ucapnya lagi.

Terkait dengan langka dan koordinasi dari pemerintah Kota, Dia berharap di setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang ada prinsip kehadiran tenaga medis untuk bidang kesehatan benar-benar diperhatikan, karena kita tidak sekadar memberikan layanan biasa kepada masyarakat, tetapi layanan yang menyangkut makanan.

“Tiap sekolah harus ada SPPG yang handal dan dapat memantau kualitas dari makanan yang tersedia kepada siswa. Bukan soal makanannya tapi gizi yang dibutukan oleh siswa”harapnya.

Untuk itu, kami (DPRD) akan tetap memantau dan mengawasi program pemerintah pusat ini, walaupun pelaksanaan program ini bukan dari Dinas Pendidikan, karena penerimanya adalah siswa-siswa di lembaga pendidikan, kami tetap meminta peranan Dinas Pendidikan untuk memonitor berapa anak yang terdampak dan apa masalahnya.(CM/99)