Ambon, CM- Suasana sejuk terasa di ruang kerja Gubernur Maluku, Senin malam (29/7/2025). Dalam balutan kesantunan dan semangat kebersamaan, Gubernur Hendrik Lewerissa menerima perwakilan berbagai organisasi Islam dan kemahasiswaan di Maluku, menyikapi polemik yang muncul usai pernyataan Wakil Gubernur (Wagub), Abdullah Vanath dalam perayaan HUT Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD) beberapa waktu lalu.

Dalam pers relesea yang diterima redaksi Citra Maluku, pertemuan yang dihadiri oleh perwakilan SEMMI, Badko HMI, PMII Maluku, KAMMI Maluku, GPI Maluku, ICMI Maluku, Aliansi Merah Putih dan Konseperen, menjadi ruang dialog yang sehat, menjaga harmoni.

“Saya berbicara bukan hanya sebagai Gubernur, tetapi sebagai orang Maluku,” ujar Gubernur Lewerissa dengan nada teduh. Ia mengapresiasi langkah-langkah organisasi kepemudaan dan keagamaan yang memilih jalur dialog sebagai bentuk pengawalan demokrasi yang beradab.

“Pendekatan yang dilakukan malam ini adalah bentuk kedewasaan dalam berdemokrasi. Ada komunikasi yang dibangun, dan itulah yang digunakan terlebih dahulu,”lanjutnya.

Gubernur mengakui, kegelisahan yang dirasakan oleh umat Islam di Maluku sangat bisa dimengerti. Ia pun menyampaikan bahwa dirinya telah menyimak secara langsung video yang beredar berulang kali, dan telah berkomunikasi dengan Wagub.

Menurut Gubernur, Wagub secara terbuka menyampaikan permintaan maaf atas kekhilafan dalam penggunaan narasi dalam pidato lisannya.

“Beliau menyampaikan bahwa tidak ada sedikit pun niat untuk menista atau merendahkan agama manapun. Beliau mengaku lalai, terpleset dalam improvisasi sambutan. Seandainya narasi itu tidak digunakan, saya kira polemik ini tidak akan terjadi,” jelasnya.

Ia mengungkapkan, Wagub yang saat ini sedang dalam perjalanan dinas balik ke Ambon usai mengikuti pengukuhan Pamong Praja Muda (PPM) Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Angkatan XXXII di Jatinangor, menitipkan permohonan maaf yang tulus kepada masyarakat Maluku, khususnya umat Islam, atas kegaduhan yang terjadi.

Gubernur menegaskan, tuntutan dari para aliansi organisasi Islam yang meminta klarifikasi dan permintaan maaf dari Wagub adalah bentuk kontrol publik yang wajar dan harus dihargai.

“Tidak ada yang berlebihan dalam tuntutan itu. Itu adalah permintaan agar ke depan tidak terjadi lagi hal serupa,” ucapnya.(CM/ML/***)