Kanwil Ditjenpas Maluku Dorong Standarisasi Protokol, Seluruh Pegawai Diminta Pahami Aturan
Ambon,CM- Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Maluku mendorong keseragaman tata keprotokoleran dalam setiap kegiatan kedinasan. Langkah ini dilakukan melalui forum pembelajaran Community of Practice (CoP) bertema “Standardisasi Keprotokoleran dalam Penyelenggaraan Kegiatan Kedinasan di Lingkungan Pemasyarakatan”, Senin, 16 November 2026.
Forum yang digelar secara daring melalui Zoom Meeting itu berlangsung pukul 09.00 hingga 11.00 WIT dan diikuti seluruh pegawai Kanwil Ditjenpas Maluku. Pembahasan tidak hanya menyangkut tata tempat, penghormatan, dan susunan acara, tetapi juga menyentuh kedisiplinan serta tanggung jawab aparatur dalam menjalankan kegiatan resmi.
Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum Kanwil Ditjenpas Maluku, Sarwono, mengatakan pemahaman keprotokoleran tidak boleh hanya dibebankan kepada pegawai yang bertugas di bagian protokol. Seluruh aparatur, menurut dia, perlu memahami aturan tersebut agar pelaksanaan kegiatan kedinasan tidak berjalan tanpa standar yang jelas.
“Keprotokoleran bukan sekadar persoalan tata tempat, tata penghormatan, maupun susunan acara. Diperlukan pemahaman dan kedisiplinan seluruh pegawai agar setiap kegiatan kedinasan berjalan sesuai ketentuan serta mencerminkan citra positif institusi,” kata Sarwono.
Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas IIA Ambon, Meta Putra, yang menjadi narasumber, menguraikan pentingnya penerapan standar keprotokoleran secara konsisten. Menurut dia, perbedaan pemahaman antarpegawai berpotensi menimbulkan ketidakteraturan dalam pelaksanaan kegiatan resmi.
Ia menilai setiap kegiatan kedinasan membutuhkan perencanaan yang matang, mulai dari tahap persiapan hingga pelaksanaan. Karena itu, pegawai perlu memahami prosedur yang berlaku agar koordinasi berjalan efektif
“Dengan adanya pemahaman standar keprotokoleran, pegawai diharapkan mampu menerapkan tata cara yang tepat sehingga seluruh proses kegiatan berjalan efektif dan profesional,” ujarnya.
Diskusi dipandu Ketua Tim Umum dan Barang Milik Negara (BMN), Hani Trijono Pardjan. Ia mengarahkan pembahasan agar materi yang disampaikan tidak berhenti pada pemahaman teori, tetapi dapat diterapkan dalam pekerjaan sehari-hari.
Salah satu peserta, Rahmat Angkotasan, mengatakan forum tersebut memberikan pemahaman bahwa keprotokoleran merupakan tanggung jawab bersama. Pelaksanaannya membutuhkan ketelitian, koordinasi, serta penguasaan terhadap ketentuan yang berlaku.
Bagi Kanwil Ditjenpas Maluku, keseragaman standar keprotokoleran menjadi bagian dari upaya membangun profesionalisme aparatur. Namun, penerapannya tidak cukup hanya melalui forum pembelajaran. Konsistensi pegawai dalam menjalankan aturan menjadi penentu apakah standar tersebut benar-benar diterapkan dalam setiap kegiatan kedinasan.
Melalui CoP, Kanwil Ditjenpas Maluku berharap pertukaran pengetahuan antarpegawai dapat memperkuat kualitas penyelenggaraan kegiatan resmi sekaligus menjaga kredibilitas institusi pemasyarakatan. ( CM/ML)
0 Komen