Ambon,CM – Tingginya arus perpindahan penduduk ke Kota Ambon menjadi tantangan serius bagi pemerintah daerah dalam menjaga kualitas pelayanan publik dan pembangunan perkotaan. Kondisi tersebut diakui Pemerintah Kota Ambon sebagai konsekuensi dari status Ambon sebagai pusat pemerintahan dan aktivitas ekonomi di Provinsi Maluku.

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Ambon, Ronald Lekransy, mengatakan urbanisasi yang terus meningkat memberikan tekanan pada berbagai sektor, mulai dari infrastruktur dasar, kesehatan, pendidikan, hingga tata kelola lingkungan.

Pernyataan itu disampaikan saat dirinya menjadi narasumber pada Diskusi Panel bertajuk “Birokrasi dan Kebijakan Publik Berbasis Kepulauan” yang digelar Laboratorium Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pattimura Ambon, Kamis (18/6/2026).

Menurut Lekransy, Kota Ambon sebagai ibu kota Provinsi Maluku menjadi magnet bagi masyarakat dari berbagai kabupaten dan kota untuk mencari pekerjaan, mengakses pendidikan, maupun memperoleh layanan publik.

Saat ini, jumlah penduduk Kota Ambon tercatat sekitar 360.919 jiwa dengan laju pertumbuhan rata-rata mencapai 5,6 persen per tahun. Peningkatan jumlah penduduk tersebut berdampak pada bertambahnya kebutuhan pelayanan dasar dan meningkatnya beban pembangunan kota.

Salah satu persoalan yang paling dirasakan adalah pengelolaan sampah. Produksi sampah harian di Kota Ambon mencapai sekitar 256,41 ton, sementara kemampuan penanganan baru berada pada angka 185,5 ton per hari. Apabila laju urbanisasi tidak dikendalikan, volume sampah diperkirakan dapat meningkat hingga 300–400 ton per hari.

Selain persoalan sampah, kepadatan permukiman juga mulai memunculkan risiko terbentuknya kawasan kumuh dan penyimpangan pemanfaatan ruang. Sementara itu, sektor kesehatan menghadapi tantangan berupa meningkatnya antrean pelayanan, kebutuhan tenaga medis, serta penambahan fasilitas kesehatan.

Di bidang pendidikan, pertumbuhan penduduk menuntut ketersediaan ruang belajar, tenaga pendidik, dan sarana penunjang lainnya dalam jumlah yang lebih besar.

Urbanisasi juga dinilai berpotensi meningkatkan pengangguran di wilayah perkotaan serta memperluas sektor informal yang belum tertata optimal. Kondisi tersebut dapat memicu persoalan sosial apabila tidak diantisipasi melalui kebijakan yang tepat sasaran.

Lekransy turut menyoroti mulai meningkatnya kepadatan lalu lintas akibat bertambahnya kendaraan dan aktivitas masyarakat. Selain menghambat mobilitas, kondisi tersebut berdampak pada meningkatnya emisi karbon dan menurunnya kualitas lingkungan perkotaan.

Tantangan lainnya berkaitan dengan administrasi kependudukan. Tingginya mobilitas masyarakat sering menyebabkan data kependudukan tidak mutakhir, sehingga menyulitkan pemerintah dalam menyusun perencanaan pembangunan dan pelayanan publik yang akurat.

Meski demikian, Pemerintah Kota Ambon memandang urbanisasi sebagai peluang yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi apabila dikelola secara baik. Berbagai strategi pun terus dilakukan, di antaranya penguatan sistem pelayanan berbasis data, pengembangan konsep Smart City, serta pembangunan pusat-pusat pertumbuhan baru di luar kawasan inti kota.

Pemkot Ambon juga mendorong modernisasi transportasi melalui penataan angkutan umum, pengelolaan parkir, dan pemanfaatan teknologi untuk pengendalian lalu lintas.

Selain itu, peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan, penataan kawasan permukiman, pengembangan ruang terbuka publik, pengelolaan sampah modern, hingga langkah adaptasi terhadap perubahan iklim menjadi bagian dari agenda pembangunan berkelanjutan yang terus diperkuat.

Lekransy menegaskan, pengelolaan urbanisasi tidak dapat dilakukan pemerintah sendiri, melainkan membutuhkan sinergi antara pemerintah, akademisi, dunia usaha, dan masyarakat.

“Urbanisasi adalah realitas yang tidak bisa dihindari. Yang terpenting adalah bagaimana pemerintah mampu mengelolanya melalui kebijakan yang tepat, inklusif, dan berkelanjutan demi masa depan Kota Ambon yang lebih baik,” Pungkasnya.( CM/01/**)