Ambon, CM- Pemerintah Kota Ambon memastikan rencana pembangunan gedung kantor Wali Kota yang baru bukan sekadar proyek fisik, melainkan kebutuhan mendesak demi menjawab kondisi aktual kantor pemerintahan saat ini yang dinilai sudah tidak representatif.

Wali Kota Ambon, Bodewin M. Wattimena, menegaskan bahwa gedung kantor yang ada saat ini tidak lagi mampu menampung seluruh pegawai, bahkan mengalami berbagai persoalan teknis seperti kebocoran saat hujan dan keterbatasan ruang kerja,Hal ini di sampaikan dalam sesi tanya jawab dalam Konferensi Pers dengan sejumlah Media di Ruang Rapat Vlissingen,Balai Kota  Ambon,Jumat ( 20/02/2026).

“Kita butuh kantor yang representatif, baik dari sisi daya tampung, estetika, maupun sebagai simbol kota. Kondisi sekarang sudah tidak memadai,” tegasnya.

Selain itu, rencana pembangunan juga bertujuan mengoptimalkan aset milik Pemerintah Kota yang selama ini belum dimanfaatkan maksimal. Namun, dengan keterbatasan fiskal daerah, Pemkot memastikan pembangunan tidak akan menggunakan APBD.

Sebagai solusi, pemerintah menempuh skema Build Operate Transfer (BOT) melalui kerja sama dengan investor. Lahan sekitar tujuh hektare di kawasan Passo direncanakan dikembangkan menjadi kawasan perkotaan modern dengan konsep berkelanjutan.

Investor nantinya akan membangun fasilitas komersial seperti apartemen dan hotel, sekaligus membangun gedung perkantoran Pemerintah Kota. Dalam jangka waktu tertentu, aset tersebut akan diserahkan kembali kepada pemerintah.

“Kita punya lahan, tetapi anggaran terbatas. Investor yang membangun dan mengelola, lalu bagi hasil. Pada waktunya kembali menjadi milik pemerintah,” jelasnya.

Selain BOT, Pemkot juga menyiapkan skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) untuk mendorong percepatan pembangunan infrastruktur strategis.

Di sisi lain, Wattimena turut menyoroti persoalan banjir yang kerap terjadi di kawasan Aipatty,Batu Merah dan sekitarnya. Ia menjelaskan bahwa fenomena tersebut bukan semata banjir biasa, melainkan dipengaruhi banjir rob akibat pasang air laut yang menghambat aliran drainase ke laut.

Sebagai langkah solusi, Wattimena telah berkoordinasi dengan instansi teknis untuk mendorong pembangunan kolam retensi, yakni kolam penampung air hujan sementara sebelum dipompa ke laut saat air surut. Meski demikian, ia mengakui pembangunan infrastruktur tersebut membutuhkan anggaran besar dan dilakukan bertahap.

Lanjutnya tantangan terbesar lainnya yang dihadapi Kota Ambon adalah pengangguran dan kemiskinan. menurutnya, tidak bisa lagi mengandalkan penerimaan CPNS atau tenaga honorer sebagai solusi. Jalan keluar utama adalah mendorong masuknya investasi.

“Kita harus buka ruang bagi investor. Kalau investasi masuk, lapangan kerja terbuka. Tapi keamanan kota harus dijaga. Jangan berharap orang mau berinvestasi kalau situasi tidak kondusif,” tegasnya.

Ia juga mendorong perusahaan yang beroperasi di Ambon untuk memprioritaskan tenaga kerja ber-KTP Ambon sebagai bentuk keberpihakan kepada warga lokal.

Dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, Wattimena meminta hotel dan restoran menggunakan produk UMKM lokal serta memperkuat promosi pariwisata melalui berbagai media, termasuk promosi digital di kamar hotel dan penyediaan informasi destinasi wisata secara lebih sistematis.

Sementara itu, persoalan sampah diakui masih menjadi tantangan serius. Pemerintah berencana menghadirkan teknologi pengolahan sampah modern, namun ia menekankan bahwa kesadaran masyarakat tetap menjadi faktor penentu.

“Pemerintah bertanggung jawab di TPS. Di luar itu, tanggung jawab masing-masing warga. Ini soal kesadaran kolektif,” ujarnya.

Wattimena memastikan seluruh program pembangunan tetap berjalan sesuai RPJMD dan 17 program prioritas yang telah ditetapkan. Tahun pertama disebut sebagai fase konsolidasi, sementara percepatan akan dilakukan pada tahun-tahun berikutnya.

“Kita tidak bekerja tanpa arah. Semua ada perencanaan. Tantangan besar ada, tetapi kita tidak boleh berhenti bergerak,” tutupnya.(CM/99)