JKN Ambon Capai 98 Persen, 78 Ribu Warga Belum Aktif

AMBON, CM — Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Kota Ambon telah mencapai 98,25 persen. Namun, tingginya angka kepesertaan tersebut belum sepenuhnya menjamin seluruh warga bisa mengakses layanan kesehatan.

Berdasarkan data per 1 September 2026, sebanyak 358.347 jiwa atau 98,25 persen penduduk Kota Ambon telah terdaftar sebagai peserta JKN.

Namun, dari jumlah tersebut, peserta yang berstatus aktif baru mencapai 280.056 jiwa atau 76,78 persen.

Artinya, terdapat sekitar 78.291 penduduk yang belum memiliki kepesertaan JKN aktif.

Kondisi ini menjadi perhatian Pemerintah Kota Ambon karena persoalan Universal Health Coverage (UHC) tidak hanya berkaitan dengan jumlah warga yang sudah terdaftar, tetapi juga memastikan status kepesertaan tetap aktif saat masyarakat membutuhkan pelayanan kesehatan.

Hal tersebut disampaikan Sekretaris Kota Ambon Robby Sapulette saat membuka Forum Komunikasi Implementasi Strategi Penguatan Rekrutmen dan Reaktivasi Peserta untuk UHC Berkualitas serta Forum Kemitraan Pengelolaan Kerja Sama Fasilitas Kesehatan dengan Pemangku Kepentingan Utama Tingkat Kota Ambon, di Balai Kota Ambon, Rabu (23/9/2026).

Robby mengatakan, pemerintah daerah terus mendorong peningkatan kepesertaan aktif melalui berbagai strategi, termasuk dukungan pembiayaan dari APBD.

Pada 2026, Pemkot Ambon mengalokasikan sekitar Rp8,9 miliar untuk mendukung pembiayaan kepesertaan masyarakat.

“Ini menjadi tugas kita bersama. Bagaimana memastikan ke depan seluruh masyarakat dapat terlayani tanpa kendala biaya melalui program JKN,” ujar Robby.

Menurutnya, pencapaian kepesertaan hampir 100 persen tidak boleh membuat pemerintah berhenti melakukan pembenahan. Masih adanya puluhan ribu warga dengan kepesertaan tidak aktif menjadi pekerjaan yang harus segera ditangani.

Pemkot Ambon juga mendorong keterlibatan dunia usaha, badan hukum, lembaga filantropi, serta masyarakat untuk memperluas perlindungan kesehatan.

Sebab, UHC berkualitas bukan sekadar mengejar angka kepesertaan, tetapi memastikan masyarakat memperoleh layanan kesehatan yang komprehensif dan bermutu tanpa terkendala persoalan biaya.

“Yang belum tercapai harus menjadi pecut untuk kita berusaha lebih baik lagi,” tegasnya.

Ia berharap kolaborasi dengan BPJS Kesehatan dan berbagai pemangku kepentingan dapat mempercepat proses reaktivasi kepesertaan, sehingga puluhan ribu warga yang saat ini belum aktif dapat kembali memperoleh akses layanan kesehatan melalui JKN. ( CM/ML)