Ambon, CM - Pemerintah Kota Ambon terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan sosial melalui evaluasi kinerja yang dilakukan secara berkala. Upaya tersebut diwujudkan melalui kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2026 yang diselenggarakan Dinas Sosial Kota Ambon di Kamari Hotel, Senin (22/6/2026).

Kegiatan tersebut dibuka secara resmi oleh Wali Kota Ambon, Bodewin M. Wattimena, dan diikuti oleh jajaran Dinas Sosial, pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), anggota Taruna Siaga Bencana (Tagana), serta berbagai mitra sosial lainnya.

Dalam sambutannya, Wali Kota menegaskan bahwa evaluasi merupakan bagian penting dalam tata kelola pemerintahan yang baik. Menurutnya, setiap organisasi harus menjalankan empat fungsi manajemen secara seimbang, yakni perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, serta pengawasan dan evaluasi.

"Selama lima bulan pelaksanaan program di tahun anggaran 2026, tentu sudah banyak kegiatan yang dijalankan. Karena itu, evaluasi perlu dilakukan untuk mengetahui tingkat keberhasilan program sekaligus mengidentifikasi berbagai hal yang masih perlu dibenahi," ujar Wattimena.

Ia menjelaskan, Dinas Sosial memiliki peran strategis dalam mendukung visi pembangunan Kota Ambon, khususnya dalam menekan angka kemiskinan melalui berbagai program prioritas daerah. Tiga bidang utama, yakni Pemberdayaan Sosial, Rehabilitasi Sosial, serta Perlindungan dan Jaminan Sosial, diharapkan mampu bekerja secara optimal untuk menjawab kebutuhan masyarakat.

Menurut Wattimena, evaluasi yang dilakukan secara rutin menjadi sarana untuk mengukur capaian program mulai dari aspek perencanaan, pelaksanaan hingga dampak yang dirasakan masyarakat.

"Dengan evaluasi, kita dapat mengetahui sejauh mana target telah tercapai, sekaligus memastikan bahwa seluruh program benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat," katanya.

Wattimena juga menyoroti pentingnya kolaborasi antarinstansi dalam pelaksanaan program pengentasan kemiskinan. Ia meminta seluruh pihak untuk mengesampingkan ego sektoral demi tercapainya tujuan bersama.

"Penanganan kemiskinan tidak dapat dilakukan sendiri-sendiri. Dibutuhkan koordinasi dan kerja sama yang kuat agar setiap program dapat berjalan efektif dan tepat sasaran," tegasnya.

Selain itu, Wattimena menyinggung persoalan validitas data kemiskinan yang masih menjadi tantangan di lapangan. Menurutnya, pendataan harus dilakukan secara objektif agar bantuan sosial dapat diterima oleh masyarakat yang benar-benar membutuhkan.

Untuk meningkatkan transparansi, Pemerintah Kota Ambon saat ini tengah mendorong penerapan digitalisasi bantuan sosial melalui pemanfaatan Identitas Kependudukan Digital (IKD). Sistem tersebut diharapkan mampu meminimalkan kesalahan data sekaligus memastikan proses penyaluran bantuan berjalan lebih akurat.

"Ke depan, penyaluran bantuan sosial akan berbasis digital melalui IKD sehingga proses verifikasi penerima manfaat dapat dilakukan secara lebih objektif dan transparan," jelasnya.

Pada kesempatan tersebut, Wali Kota turut memberikan apresiasi kepada para pekerja sosial, pendamping PKH, serta anggota Tagana yang selama ini aktif mendampingi masyarakat, termasuk dalam penanganan berbagai bencana di Kota Ambon.

Ia juga menyampaikan penghargaan kepada Dinas Sosial atas berbagai upaya yang telah dilakukan dalam memenuhi kebutuhan penyandang disabilitas, di antaranya melalui penyaluran bantuan alat bantu seperti kursi roda dan tongkat.

Meski demikian, Wattimena mengakui bahwa infrastruktur Kota Ambon masih perlu terus dibenahi agar semakin ramah bagi penyandang disabilitas. Namun, menurutnya, keterbatasan tersebut tidak boleh mengurangi kualitas pelayanan yang diberikan pemerintah kepada masyarakat.

Sementara itu, Sekretaris Dinas Sosial Kota Ambon, Imelda Tahalele, mengatakan pelaksanaan evaluasi kinerja ini berpedoman pada sejumlah regulasi terkait penyelenggaraan pemerintahan dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Ia menjelaskan, kegiatan tersebut bertujuan untuk menilai capaian program, mengukur efektivitas pelayanan publik, mengidentifikasi hambatan pelaksanaan kegiatan, mengevaluasi tingkat penyerapan anggaran, serta meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di lingkungan Dinas Sosial.

Sebanyak 120 peserta mengikuti kegiatan tersebut, yang terdiri atas pejabat struktural dan fungsional, pegawai PPPK Dinas Sosial, koordinator PKH dari lima kecamatan, pendamping rehabilitasi sosial, hingga anggota Tagana Kota Ambon.(CM/JP)