Sadali Ie Dorong Kampung Berkualitas Jadi Motor Kapitalisasi Bonus Demografi Maluku

Ambon,CM – Pemerintah Provinsi Maluku terus mendorong penguatan pembangunan kependudukan sebagai langkah strategis dalam memanfaatkan bonus demografi untuk menciptakan sumber daya manusia yang unggul, produktif dan berdaya saing.

Sekretaris Daerah Provinsi Maluku, Sadali Ie, menegaskan bonus demografi harus dikelola secara serius agar tidak berubah menjadi beban pembangunan di masa depan.

Hal tersebut disampaikan Sadali saat menghadiri kegiatan Implementasi Pergerakan Kampung Keluarga Berkualitas dalam Mendukung Kapitalisasi Bonus Demografi melalui Skema Peta Jalan Pembangunan Kependudukan Provinsi Maluku Tahun 2026, di Aula Gedung BKKBN Maluku, Selasa (1/9/2026).

Menurut Sadali, besarnya jumlah penduduk usia produktif yang dimiliki Maluku merupakan peluang besar untuk mempercepat pembangunan daerah. Namun, peluang tersebut hanya dapat memberikan manfaat apabila diikuti dengan peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, keterampilan dan kesempatan kerja.

“Bonus demografi tidak serta-merta menjadi keuntungan. Bonus demografi harus dikapitalisasi melalui pembangunan manusia yang berkualitas, peningkatan kualitas keluarga, pendidikan, kesehatan, keterampilan, produktivitas, kesempatan kerja, perlindungan sosial, serta lingkungan yang mendukung tumbuh dan berkembangnya keluarga berkualitas,” ujarnya.

Ia mengingatkan, tanpa perencanaan dan intervensi yang tepat, tingginya jumlah penduduk usia produktif justru berpotensi meningkatkan persoalan pengangguran, kemiskinan hingga ketimpangan sosial.

Karena itu, Sadali menilai Peta Jalan Pembangunan Kependudukan Provinsi Maluku harus menjadi instrumen utama dalam menentukan arah pembangunan kependudukan secara terukur dan berkelanjutan.

Menurutnya, peta jalan tersebut tidak boleh hanya tersimpan sebagai dokumen perencanaan, tetapi harus diterjemahkan menjadi kebijakan dan program nyata yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.

“Pembangunan kependudukan tidak boleh berhenti pada penyediaan data dan dokumen perencanaan. Data dan dokumen tersebut harus benar-benar menjadi dasar dalam menentukan prioritas pembangunan daerah,” tegas Sadali.

Dalam upaya menerjemahkan kebijakan hingga ke tingkat masyarakat, Sadali menaruh perhatian besar terhadap keberadaan Kampung Keluarga Berkualitas.

Ia mengatakan, Kampung Keluarga Berkualitas memiliki peran penting karena menjadi ruang integrasi berbagai program pembangunan yang berorientasi pada peningkatan kualitas keluarga.

“Kampung Keluarga Berkualitas tidak sekadar berbicara mengenai program keluarga berencana, tetapi merupakan pendekatan pembangunan berbasis wilayah yang mengintegrasikan berbagai program untuk meningkatkan kualitas keluarga dan kesejahteraan masyarakat,” katanya.

Sadali menekankan pentingnya membangun hubungan yang kuat antara kebijakan di tingkat provinsi dan realitas yang dihadapi masyarakat di desa maupun kelurahan.

Arah kebijakan yang tertuang dalam Peta Jalan Pembangunan Kependudukan, menurutnya, harus dapat diterapkan hingga ke tingkat keluarga. Sebaliknya, berbagai persoalan dan keberhasilan yang ditemukan di Kampung Keluarga Berkualitas harus menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah dalam menyempurnakan kebijakan.

Dengan demikian, pembangunan kependudukan dapat berjalan dalam satu siklus yang saling terhubung, mulai dari penyediaan data, perencanaan, pelaksanaan program, pemantauan, evaluasi hingga penyempurnaan kebijakan.

Sadali juga menyoroti karakteristik Maluku sebagai daerah kepulauan yang membutuhkan pendekatan pembangunan berbeda dibandingkan wilayah lainnya.

Menurutnya, kebijakan kependudukan tidak dapat diterapkan dengan pola yang sama di seluruh wilayah karena setiap daerah memiliki kondisi geografis, sosial, ekonomi dan demografis yang berbeda.

“Kita tidak hanya berbicara mengenai berapa jumlah penduduk, tetapi juga di mana penduduk tinggal, bagaimana kualitasnya, bagaimana persebarannya, bagaimana struktur umurnya, bagaimana kondisi keluarganya, serta bagaimana memastikan setiap penduduk memperoleh kesempatan yang sama untuk berkembang dan berkontribusi dalam pembangunan,” jelasnya.

Ia pun meminta seluruh pemangku kepentingan memperkuat penggunaan data kependudukan dalam proses perencanaan pembangunan.

Selain itu, koordinasi antara Pemerintah Provinsi Maluku, pemerintah kabupaten/kota hingga pemerintah desa dan kelurahan harus terus diperkuat agar prioritas pembangunan kependudukan dapat berjalan dalam satu arah.

“Semua pihak harus bergerak dalam satu arah untuk mewujudkan masyarakat Maluku yang sehat, produktif, berdaya saing, sejahtera dan berkualitas,” tegasnya.

Sadali menambahkan, keberhasilan pembangunan kependudukan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah. Peran dunia usaha, perguruan tinggi, organisasi masyarakat, mitra pembangunan, media serta seluruh elemen masyarakat juga sangat dibutuhkan.

Ia berharap kegiatan tersebut dapat menghasilkan komitmen bersama dan langkah konkret untuk mengintegrasikan pembangunan kependudukan di seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Maluku.

Menurutnya, pembangunan keluarga harus menjadi fondasi dalam mempersiapkan sumber daya manusia menghadapi bonus demografi.

“Keluarga yang berkualitas akan melahirkan sumber daya manusia yang berkualitas. Sumber daya manusia yang berkualitas akan meningkatkan produktivitas, dan produktivitas yang meningkat pada akhirnya akan memperkuat pertumbuhan ekonomi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya. ( CM/ML/**)