Kinerja Jadi Fondasi, Kanwil Ditjenpas Maluku Perkuat Strategi Kehumasan

MALUKU,CM — Publikasi pemasyarakatan dituntut tidak berhenti pada pemberitaan kegiatan seremonial. Setiap informasi yang disampaikan kepada masyarakat harus mampu menggambarkan kinerja, capaian, sekaligus manfaat nyata pelayanan pemasyarakatan.

Arah tersebut menjadi perhatian Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Kanwil Ditjenpas) Maluku dalam pengarahan persiapan Rapat Koordinasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan serta Sosialisasi Kehumasan yang disampaikan Direktur Jenderal Pemasyarakatan, Mashudi, secara virtual, Senin (14/9).

Kegiatan tersebut diikuti Kepala Kanwil Ditjenpas Maluku Ricky Dwi Biantoro, para pejabat administrator, serta jajaran pemasyarakatan se-Maluku. Pengarahan menjadi momentum untuk memperkuat kemampuan jajaran dalam mengelola informasi publik yang cepat, akurat, berbasis data, dan memiliki nilai manfaat bagi masyarakat.

Dalam arahannya, Mashudi menekankan pentingnya kesiapan jajaran menghadapi agenda koordinasi kementerian sekaligus melakukan penguatan fungsi kehumasan. Perubahan pola masyarakat dalam memperoleh informasi menuntut institusi pemerintah mampu menyajikan informasi secara lebih efektif, faktual, dan mudah dipahami.

Sejumlah materi menjadi bagian dari penguatan tersebut, antara lain pemanfaatan media monitoring pemasyarakatan, teknik penulisan straight news, hingga mekanisme pengiriman berita melalui kanal “Apa Kabar Pemasyarakatan”.

Kakanwil Ditjenpas Maluku Ricky Dwi Biantoro mengatakan, kehumasan harus ditempatkan sebagai bagian dari strategi organisasi dalam membangun kepercayaan publik.

“Kehumasan harus bergerak dari pola kerja yang hanya memberitakan kegiatan menuju komunikasi berbasis kinerja. Setiap informasi yang kita sampaikan harus memiliki substansi, data yang dapat dipertanggungjawabkan, serta menjelaskan manfaat nyata dari program pemasyarakatan,” tegas Ricky.

Ia menilai kualitas komunikasi publik tidak dapat dipisahkan dari kualitas pekerjaan yang dilakukan jajaran di lapangan. Karena itu, setiap Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan didorong untuk mampu mengenali berbagai capaian dan inovasi yang memiliki dampak langsung bagi warga binaan maupun masyarakat.

“Apa yang kita komunikasikan kepada publik harus merepresentasikan pekerjaan yang benar-benar kita lakukan. Publikasi yang baik lahir dari kinerja yang baik, kemudian disampaikan dengan cara yang tepat,” ujarnya.

Ricky juga meminta koordinasi antara Kanwil, pejabat administrator, dan pengelola kehumasan di seluruh UPT diperkuat. Menurutnya, pengelolaan informasi harus memperhatikan ketepatan data, kecepatan dalam merespons perkembangan isu, konsistensi pesan, serta ketentuan komunikasi publik pemerintah.

Melalui penguatan kemampuan media monitoring, jajaran diharapkan mampu membaca arah pemberitaan dan memetakan isu yang berkembang terkait pemasyarakatan. Hasil pemantauan tersebut dapat menjadi bahan evaluasi sekaligus dasar dalam menentukan strategi komunikasi ketika muncul isu yang membutuhkan respons institusi.

Sementara itu, pembekalan straight news dan teknis pengiriman berita “Apa Kabar Pemasyarakatan” diarahkan untuk menghasilkan produk publikasi yang lebih berkualitas. Setiap UPT diharapkan tidak hanya aktif mengirimkan berita, tetapi mampu menyajikan informasi yang faktual, aktual, informatif, dan berorientasi pada capaian.

Dengan pendekatan tersebut, komunikasi publik Kanwil Ditjenpas Maluku diharapkan semakin mampu memperlihatkan kerja nyata pemasyarakatan sekaligus memberikan informasi yang relevan mengenai program, pelayanan, inovasi, dan manfaatnya kepada masyarakat. ( CM/ML/**)