Harga Cabai Melonjak, Pemkot Ambon Siapkan Sistem Deteksi Dini Inflasi

Ambon,CM-  Harga cabai merah dan cabai keriting di Kota Ambon melonjak hingga Rp160 ribu per kilogram. Kenaikan tajam ini menjadi perhatian Pemerintah Kota Ambon karena berpotensi menekan daya beli masyarakat sekaligus memicu kenaikan inflasi daerah.

Untuk mengantisipasi gejolak harga pangan, Pemkot Ambon mulai menyiapkan strategi pengendalian inflasi berbasis teknologi melalui aplikasi SI KENDALI Ambon atau Sinergitas Kendali Inflasi dan Neraca Logistik Ambon.

Inovasi tersebut diperkenalkan Wakil Wali Kota Ambon, Ely Toisuta, dalam High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) bersama sejumlah pemangku kepentingan dan distributor di Manise Hotel, Jumat (30/10/2026).

Ely mengatakan, tekanan inflasi di Kota Ambon perlu mendapat perhatian serius. Berdasarkan data September 2026, inflasi tercatat sebesar 0,68 persen secara bulanan, 3,29 persen secara tahun kalender, dan 4,76 persen secara tahunan.

Salah satu komoditas yang mengalami kenaikan signifikan adalah cabai. Jika sebelumnya harga berada di kisaran Rp40 ribu per kilogram, kini harganya melonjak hingga Rp120 ribu bahkan mencapai Rp160 ribu per kilogram.

Menghadapi kondisi tersebut, Pemkot Ambon meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) dan pemangku kepentingan memperkuat strategi pengendalian inflasi melalui pendekatan 4K, yakni keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif.

Selain memperluas Gerakan Pangan Murah, pemerintah juga mendorong peningkatan produksi cabai dan bawang lokal serta memperkuat kerja sama pasokan dengan daerah sentra produksi, seperti Sulawesi Selatan dan Jawa Timur.

Sementara itu, aplikasi SI KENDALI Ambon disiapkan sebagai sistem pemantauan terpadu yang menghubungkan data harga, stok, dan distribusi dari distributor, Bulog, BPS, Bank Indonesia, Pelindo, serta instansi terkait.

Melalui sistem ini, pemerintah diharapkan dapat mendeteksi potensi kelangkaan pasokan dan kenaikan harga sejak dini, bahkan satu hingga dua minggu sebelum gejolak terjadi.

Ely menegaskan, keberhasilan penerapan aplikasi tersebut sangat bergantung pada keterlibatan distributor dalam menyampaikan data secara berkala. Pemerintah juga menjamin kerahasiaan informasi yang diberikan.

"Tanpa dukungan distributor, sehebat apa pun aplikasi ini tidak akan maksimal. Kita membutuhkan kerja sama agar pengendalian inflasi benar-benar memberikan dampak bagi masyarakat," tegas Ely.

Ia berharap penerapan sistem digital tersebut tidak hanya memperkuat pengawasan harga dan distribusi pangan, tetapi juga menjadi langkah antisipatif agar gejolak harga kebutuhan pokok tidak terus membebani masyarakat. ( CM/ML)